Netizensulut.com, NUSA UTARA — Menyongsong masa depan daerah melalui kerja nyata, para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Sulut) kembali turun langsung ke tengah masyarakat.
Agenda penyerapan aspirasi atau reses ini dimanfaatkan secara maksimal untuk mendengarkan denyut nadi warga sekaligus menjemput berbagai usulan pembangunan prioritas yang tersebar di berbagai pelosok wilayah kepulauan hingga daratan minahasa.
Langkah taktis pertama digerakkan oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen.
Dalam agenda reses kedua yang dijadwalkan berlangsung selama empat hari penuh sejak 1 hingga 4 Agustus 2026, ia memilih menyambangi daerah pemilihannya di wilayah Kepulauan Sangihe.
Di sela-sela kunjungan tersebut, politisi senior ini sukses menjumpai sedikitnya enam Kapitalaung atau kepala desa guna membedah persoalan mendasar di akar rumput.
Menariknya, dari rangkaian dialog interaktif bersama para kepala desa tersebut, benang merah aspirasi mengerucut pada satu kebutuhan mendesak yang seragam, yakni permohonan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga kurang mampu.
Di Desa Utourano, Kecamatan Tabukan Utara, masyarakat mengusulkan pembukaan akses jalan penghubung Utourano menuju Pusunge, di samping pengajuan bantuan RTLH.
Dinamika serupa juga terlihat di Desa Petta dan Petta Timur, di mana warga tidak hanya mengharapkan bedah rumah, tetapi juga mendambakan bantuan alat tangkap nelayan berupa Rumpon, Ponton, hingga kapal Pajeko.
Khusus di Petta Timur, warga turut meminta kelanjutan proyek pengaspalan jalan desa sepanjang 150 meter guna menyempurnakan volume 300 meter yang sempat dikerjakan dua tahun silam.
Sementara itu, denyut aspirasi di Desa Bahu dan Tarolang tak kalah variatif. Warga Desa Bahu menitipkan harapan terkait pembangunan talud pemukiman sepanjang 75 meter serta fasilitas penunjang kelautan.
Adapun di Tarolang, fokus utama warga tertuju pada sektor agraris melalui permintaan alat pertanian modern berupa hand tractor serta pasokan bibit kelapa unggul.
Bergerak ke wilayah Tamako, tepatnya di Desa Menggawa dan Lelipang, deretan usulan kian komprehensif.
Mulai dari pembangunan talud pengaman pantai sepanjang satu kilometer, penyediaan sumur bor untuk air bersih, hingga penanganan darurat bagi rumah warga yang mengalami kerusakan berat maupun sedang akibat terjangan bencana alam.
Di hari dan momentum yang sama, langkah responsif turut ditunjukkan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Fraksi Partai Golkar, Vionita Kuera.
Ia menggelar agenda Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 di Kampung Kawahang, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), pada Selasa (4/8/2026) tepat pukul 11.00 WITA.
Kehadiran wakil rakyat berlatar belakang Srikandi politik ini disambut hangat oleh jajaran pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, kaum perempuan, serta ratusan elemen warga setempat.
Suasana pertemuan mencerminkan ruang komunikasi yang cair dan terbuka, menjadikan ajang reses ini sebagai jembatan efektif bagi masyarakat pesisir kepulauan untuk menyuarakan problematika pembangunan yang selama ini terpendam.
Dalam pemaparan di hadapan warga, Vionita Kuera yang juga memegang amanah sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar tradisi seremonial politik, melainkan kewajiban konstitusional yang sakral.
Menurutnya, sebuah kebijakan publik maupun penganggaran program pembangunan yang ideal harus berakar kuat dari realitas kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRD, tetapi menjadi ruang komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah. Setiap aspirasi yang disampaikan akan saya catat, perjuangkan, dan kawal agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada,” ujar Vionita.
Sebagai nakhoda Bapemperda, ia memandang bahwa percepatan pembangunan di wilayah kepulauan mutlak memerlukan sokongan regulasi yang adil dan berpihak.
“Kemajuan Nusa Utara membutuhkan sinergi yang kuat antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Karena itu saya akan terus mengawal setiap aspirasi agar dapat diwujudkan menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya penuh optimisme.
Adapun, Beberapa pimpinan dan anggota dewan lainnya memilih memfokuskan titik resesnya pada sektor krusial pembangunan sumber daya manusia, yakni dunia pendidikan.
Kedatangan para legislatif pada agenda kali ini dimanfaatkan secara maksimal oleh para siswa untuk menyampaikan berbagai usulan konstruktif yang diharapkan mampu diperjuangkan lewat alokasi APBD Sulut.
Mulai dari permohonan kuota beasiswa bagi siswa dari latar belakang ekonomi lemah, pengadaan perangkat laboratorium dan alat praktik penunjang belajar, hingga desakan rehabilitasi ruang kelas yang sudah mulai termakan usia.
Bukan cuma itu, civitas akademik juga mempunyai aspirasi terkait advokasi kejelasan status administratif para guru Non-ASN yang selama ini menjadi tulang punggung pengajaran di sekolah-sekolah negeri khususnya. Gelombang apresiasi spontan pun mengalir dari masyarakat.
Konsistensi politik yang ditunjukkan para wakil rakyat pun dinilai melampaui batas-batas pembangunan fisik semata, melainkan wujud nyata investasi moral demi melahirkan generasi muda Sulawesi Utara yang cerdas, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di masa depan.
(ADVETORIAL)