Netizensulut.com, MANADO — Suasana pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) tahun anggaran 2025 sempat diwarnai interupsi.
Anggota DPRD Provinsi Sulut, Ruslan Gani, secara terbuka mempertanyakan keberadaan Pokok Pikiran (Pokir) dewan yang dinilainya mendadak hilang di sektor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pertanyaan kritis tersebut dilayangkan Ruslan di tengah jalannya rapat paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut pada Rabu (14/04/2026).
“Kenapa pokir yang dimasukkan di ESDM dinilai hilang?” ujar Ruslan dalam rapat tersebut.
Mendengar pertanyaan itu, Kepala Dinas ESDM Sulut, Drs. Fransiscus Maindoka, langsung memberikan klarifikasi.
Fransiscus menjelaskan bahwa pihak dinas sebenarnya sudah mengalokasikan kegiatan yang bersumber dari pokir tersebut dalam perencanaan awal rapat.
Namun, ia mengungkapkan adanya dinamika dalam proses penyusunan yang melibatkan penyesuaian dari tim keuangan daerah, sehingga memengaruhi postur anggaran final di Dinas ESDM.
“Dalam rapat kami sudah menyampaikan kegiatan itu ada. Namun, setelah menerima laporan dan masukan dari keuangan, itulah yang kemudian masuk dalam pagu anggaran ESDM,” jelasnya.
(*/Nzo)