Banggar DPRD Sulut Soroti Alokasi Dana Infrastruktur Rp131 Miliar di Talaud, Sangihe, dan Bolmong

Berita Daerah584 Dilihat

Netizensulut.com, MANADO — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Fransiskus Andi Silangen, mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut memaparkan rincian penggunaan anggaran Rp131 miliar untuk proyek infrastruktur daerah.

Desakan itu mengemuka saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (16/11/2026).

Andi Silangen menyoroti kejelasan peruntukan dana tersebut, terutama menyangkut sejumlah wilayah seperti Kabupaten Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, dan Bolaang Mongondow (Bolmong).

“Pekerjaan umum kan jelas. Rp131 miliar ini, apakah alokasi anggarannya untuk pekerjaan di Talaud, Sangihe, dan Bolmong? Apa saja yang menjadi bagian dari anggaran Rp131 miliar tersebut,” ungkap Fransiskus.

Menjawab hal itu, Kepala Dinas PUPR Sulut, Henry Rondonuwu, menerangkan bahwa anggaran Rp131 miliar berasal dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan.

Sejumlah ruas yang masuk dalam paket tersebut meliputi konstruksi Jalan Modayag–Molobog dan Jalan Raripaeng–Pintareng.

Dana itu juga diarahkan ke beberapa ruas jalan di Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, yakni Lirung–Kolongan, Balang, Lirung–Balang, dan Lirung–Bitunuris serta pembangunan dua jembatan di kawasan Jalan Lirung–Kolongan Balang.

Henry menambahkan, nilai Rp131 miliar tersebut mencakup seluruh komponen pekerjaan hingga pengawasan.

“Jadi, totalnya Rp131 miliar. Itu sudah termasuk pekerjaan konsultan dan pengawasan,” jelas Henry.

Selain pinjaman PEN, rapat Banggar DPRD dan TAPD juga mengulas pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi infrastruktur dan sarana olahraga.

Henry menyebutkan, alokasi DAU dipakai untuk rehabilitasi Lapangan Olahraga KONI tahap II, pembangunan Kolam Renang Sario tahap II, dan rehabilitasi Minahasa Rat, lengkap dengan komponen konsultan DID dan pengawasan.

“Untuk DAU juga dilakukan rehabilitasi Lapangan Olahraga KONI tahap dua, kemudian pembangunan Kolam Renang Sario tahap dua, serta rehabilitasi Minahasa Rat. Itu juga disertai dengan pekerjaan konsultan DID dan pengawas,” pungkasnya.

Pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD Sulut agar sumber dana, lokasi kegiatan, dan komponen biaya pembangunan infrastruktur di daerah dapat terukur secara jelas.

(Enzo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *