Netizensulut.com, SULUT – Kinerja Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay dalam mengelola jalannya roda pemerintahan serta memajukan daerah mendapat apresiasi penuh dari Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu.
Pujian ini dilontarkannya bertepatan dengan bergulirnya proses perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, yang berjalan beriringan dengan pembahasan Perubahan APBD (APBD-P) tahun 2026.
Bagi Pemprov dan DPRD Sulut, penggodokan kedua draf keuangan ini merupakan momen krusial untuk memetakan arah kebijakan serta alokasi dana ke depan.
Sebelumnya, pada 21 September 2026 lalu, Gubernur Yulius Selvanus sendiri telah memaparkan rincian Ranperda APBD 2027 langsung di hadapan para anggota dewan lewat forum rapat paripurna.
Braien menilai, keharmonisan dan kerja sama yang solid antara pihak legislatif dan eksekutif sangat vital guna menjamin haluan pembangunan benar-benar menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat luas.
Ia juga melihat keseriusan dari jajaran Pemprov Sulut dalam menangani berbagai bidang prioritas secara nyata. Fokus tersebut mencakup pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengelolaan kekayaan alam, perbaikan infrastruktur, hingga sektor pariwisata.
“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah dan DPRD terus membangun sinergi. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat,” terang Braien.
Kawal Penyusunan Anggaran Pro-Rakyat
Terkait perumusan RAPBD 2027, legislator ini menaruh harapan besar agar diskusi alot antara wakil rakyat dan pemerintah sanggup menelurkan postur anggaran yang kuat, sehingga program-program unggulan daerah bisa tereksekusi dengan matang.
Adapun untuk APBD-P 2026, ia mengingatkan agar segala bentuk revisi atau pergeseran dana tetap berpijak pada kerangka rencana awal. Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama hingga tutup tahun nanti.
Sebagai informasi, draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 sebenarnya telah disetujui bersama pada 14 Agustus 2026 lalu.
Pemprov menegaskan bahwa dokumen tersebut adalah pedoman mutlak untuk mempertahankan laju pembangunan daerah, kendati ruang fiskal saat ini tengah terbatas.
Sementara untuk penyesuaian anggaran tahun berjalan, draf Ranperda Perubahan APBD 2026 juga sudah diserahkan pemerintah provinsi dalam sidang paripurna tanggal 14 September 2026.
Sebagai kepanjangan tangan rakyat, Braien memastikan pihaknya di DPRD bakal terus mengawasi sekaligus menyokong penuh setiap inisiatif pemerintah yang bermuara pada kesejahteraan warga.
Komunikasi lintas lembaga yang cair di setiap fase penggodokan anggaran, kata dia, menjadi kunci utama agar penyelarasan sudut pandang terkait prioritas kerja bisa berjalan lebih maksimal.
“DPRD tentu akan terus mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kita kawal bersama agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan,” tegasnya.
Kolaborasi Jadi Kunci Kemajuan Sulut
Lebih jauh, Braien mengingatkan bahwa kemitraan strategis dewan dan Pemprov tak boleh sebatas berhenti di meja perumusan anggaran.
Kekompakan tersebut mutlak dijaga hingga tahapan implementasi serta monitoring di lapangan.
Sikap ini sejalan dengan cetak biru pembangunan 2027 yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.
Lewat forum Musrenbang RKPD 2027, Pemprov Sulut telah menggarisbawahi tekad mereka untuk mempercepat landasan transformasi menuju Sulawesi Utara yang lebih maju, berkesinambungan, serta sejahtera.
Melalui sinergitas erat inilah, Braien menaruh ekspektasi agar kedua instrumen keuangan daerah—baik RAPBD 2027 maupun APBD-P 2026—benar-benar ampuh menggenjot mutu pelayanan publik dan meratakan roda pembangunan di seantero wilayah Sulawesi Utara.
(Nzo)