Netizensulut.com, MANADO — DPRD Provinsi Sulawesi Utara kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengawal pembangunan berorientasi publik.
Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut.
Forum diskusi yang berfokus pada penataan ulang efektivitas anggaran ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut pada Senin (31/8/2026).
Jalannya pembahasan dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiskus Andi Silangen, Sp.B.KBD, yang didampingi jajaran Badan Anggaran (Banggar).
Di sisi jajaran eksekutif, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Tahlis Gallang hadir memimpin tim TAPD Pemprov Sulut.
Sejumlah catatan strategis disuarakan para anggota Banggar demi menyempurnakan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan warga:
Peningkatan Fasilitas Kesehatan: Amir Liputo menggarisbawahi urgensi pembenahan fasilitas serta daya tampung di RSUD ODSK.
Pengalaman pribadinya saat menemani sang ibu berobat memperlihatkan tingginya lonjakan pasien UGD yang memicu antrean panjang.
Ia juga menyoroti aspek fisik bangunan, seperti plafon terimbas rembesan AC, agar segera mendapat perhatian penganggaran yang realistis di tengah keterbatasan fiskal.
Akurasi Data Anggaran: Piere Makisanti menegaskan pentingnya konsistensi data antara berkas KUA dan PPAS 2026.
Sinkronisasi angka secara presisi dinilai krusial untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mencegah celah kesalahan teknis dalam penyusunan anggaran.
Optimalisasi Pendapatan dan Kesejahteraan Pegawai: Vonny Paat menyoroti tata kelola pendapatan daerah, khususnya target retribusi RSUD ODSK yang diproyeksikan menyumbang sekitar Rp16,9 miliar dari total kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp59 miliar.
Di samping target penerimaan, ia meminta perhatian khusus terhadap tingkat kesejahteraan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan rumah sakit tersebut.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif ini menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk mengawal alokasi APBD Perubahan 2026.
Setiap rupiah yang dialokasikan dipastikan tepat sasaran demi memberi dampak langsung bagi masyarakat Sulawesi Utara.
(Nzo)